Reading Time: 2 minutes
image_pdfPDFimage_printPrint

Beberapa bulan terakhir ini, gelombang demonstrasi telah menyapu Thailand. Ratusan ribu demonstran, kebanyakan mahasiswa, turun ke jalan untuk mengajarkan apa itu demokrasi terhadap Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha. Mantan Jenderal yang kini mejabat itu menerapkan kebijakan-kebijakan anti-demokrasi terhadap rakyat Thailand.

Para demonstran telah jengah melihat bagaimana negara dikelola di bawah Prayut Chan-O-Cha. Pemerintahan yang dikuasai oleh kekuatan militer itu dianggap tidak kompeten lantaran mempraktekan korupsi dan membatasi ruang-ruang demokrasi.

Kelompok gerakan di Thailand menuntut tiga hal untuk mengubah struktur kekuasaan di Thailand: 1) pembubaran parlemen, 2) amandemen Konstitusi yang didikte oleh kelompok militer, dan 3) penghentian intimidasi terhadap kelompok pro-demokrasi.

Gelombang protes hari ini merupakan kelanjutan dari perlawanan yang telah lama berlangsung. Hal ini terutama gerakan “Kaos Merah” pada 2010 yang telah menarik perhatian dunia internasional. Namun, respon dari rezim Prayut masih tetap sama: tindakan represif yang brutal terhadap sejumlah aksi-aksi protes.

Saat ini, Prayut menetapkan status ‘Keadaan Darurat’ untuk membungkam suara-suara protes. Kota Bangkok saat ini menjadi arena pertempuran antara polisi yang semakin agresif dengan kelompok demonstran. Pihak kepolisian dan militer bertindak layaknya predator mencari mangsa: mereka memukuli, menyerbu dan menangkap massa aksi tanpa pandang bulu.

Menurut kelompok “Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia” (Thai Lawyers for Human Rights), hingga 18 Oktober yang lalu terdapat 81 demonstran dari berbagai latar belakang, seperti satpam, pelajar, dan supir truk yang ditahan. Sementara itu, permohonan pembebasan beberapa aktivis pro-demokrasi yang sebelumnya telah ditangkap juga ditolak. Beberapa di antaranya, seperti,

  • Arnon Nampa (pengacara hak asasi manusia)
  • Ekachai Hongkangwan (mantan tahanan politik lèse-majesté)
  • Jatupat Boonpattararaksa (pembela hak asasi manusia dan mantan tahanan politik former lèse-majesté)
  • Panupong Jadnork
  • Panusaya Sithijirawattanakul (pimpinan mahasiswa)
  • Parit Chiwarak (pimpinan mahasiswa)
  • Somyot Pruksakasemsuk (aktivis buruh dan mantan tahanan politik lèse-majesté)
  • Prasit Karutarote (pimpinan mahasiswa)

Atas situasi di atas, kami mengutuk tindakan represif pemerintah Thailand terhadap gerakan pro-demokrasi.

Kami menyatakan dukungan terhadap gerakan protes di Thailand, dan menuntut pemerintah Thailand:

  • Cabut segera status ‘Keadaan Darurat’ dan hentikan represi terhadap protes kelompok pro-demokrasi
  • Bebaskan aktivis-aktivis pro-demokrasi dan semua tahanan politik
  • Hentikan intimidasi terhadap apapun aktivitas pro-demokrasi
  • Hentikan dominasi kekuasaan militer dan adakan pemilihan umum yang terbuka
  • Cabut undang-undang yang represif, termasuk undang-undang lèse-majesté[i]

Pernyataan ini didukung oleh,

  1. Korean House for International Solidarity (KHIS), Korea
  2. Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong
  3. Lembaga Informasi Peburuhan Sedane (LIPS), Indonesia
  4. Percetakan Penerbitan dan Media Informasi (PPMI), Bekasi, Indonesia
  5. Lembaga Bantuan Hukum – Bandung, Indonesia
  6. Perpustakaan Jalanan, Nunukan, Indonesia
  7. Solidaritas Perempuan, Jakarta, Indonesia
  8. Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Indonesia
  9. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Network
  10. Worker’s Initiative, Kolkata, India
  11. Joy Hernandez, aktivis buruh dan keadilan pajak, Philippines
  12. Apo Leong, aktivis buruh, Hong Kong
  13. Bruce Van Hois, aktivis buruh, Hong Kong
  14. Suisse Solidar, kantor Hong Kong
  15. Textile and Garment Workers Federation (TGWF), Bangladesh
  16. Globalization Monitor, Hong Kong
  17. Serve the People Association (SPA), Taiwan
  18. Persatuan Sahabat Wanita Selangor, Malaysia
  19. North South Initiative, Malaysia
  20. Centre for Worker Education, India
  21. Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), Cambodia

—-

Baca juga:   Merawat Solidaritas

[i] Undang-undang lèse-majesté mengatur tentang aturan khusus untuk mempertahankan kehormatan pimpinan negara dengan Lese Majeste. Hukum yang diatur dalam Article 112 ini mengatur bahwa “siapa saja yang menghina atau mengancam raja, ratu, keturunan atau kerabatnya, akan dikenai penjara hingga 15 tahun.” Baca selengkapnya di artikel “Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia”, https://tirto.id/cD6j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *