MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Perjanjian Kerja Bersama, Dialog Sosial dan Demokratisasi Serikat Buruh

Bukan hanya bagaimana memenangkan tuntutan, tapi bagaimana tuntutan dan strategi itu dirumuskan dan didiskusikan. Apakah melibatkan anggota atau hanya pengurus saja. Kadang anggota hanya sebagai penonton atau sekadar menyetujui gagasan-gagasan pengurus.

Fauzi abdullah, 2018

Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 disambut optimisme pemerintah dan pengusaha. Pemerintah dengan segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Sebanyak 45 PP (Peraturan Pemerintah) dan 4 Perpres (Peraturan Presiden) diteken. Peraturan pelaksana akan terus bertambah sesuai amanat UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, eksekutif memiliki kekuasaan lebih besar untuk membuat peraturan pelaksana.

Sebulan setelah disahkan, Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mendesak agar peraturan di tingkat perusahaan pun disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Berarti, PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan PP (Peraturan Perusahaan) harus segera diubah. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan menggelar seminar dengan tema Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya, di Yogyakarta, pada 14 Oktober 2021.

Di tingkat pabrik, manajemen perusahaan menyambut UU Cipta Kerja dengan suka cita.

Salah satu serikat buruh di Jakarta mengatakan, direksi di perusahaan menerbitkan internal memo untuk segera mengubah PKB dan PP agar disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Pimpinan serikat buruh di Kabupaten Tangerang dan Purwakarta menginformasikan, setelah pengesahan UU Cipta Kerja terjadi gelombang pemaksaan pengalihan status hubungan kerja dari tetap ke kontrak. Ada pula buruh yang diminta mendaftar ulang melalui penyalur tenaga kerja. Jika tidak bersedia, dianggap mengundurkan diri. Perhitungan kompensasi pengunduran diri dihitung berdasar UU Cipta Kerja.

Salah satu serikat buruh tingkat pabrik di Serang Banten merasa khawatir dengan permintaan manajemen. Bulan keempat 2021, masa berlaku PKB segera berakhir. PKB harus segera diperbarui. Dalam perundingan, manajemen menuntut agar isi PKB, terutama tentang pesangon, disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Serikat buruh menolak. Perwakilan serikat buruh berargumen, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan baik merupakan sumber hukum. Sementara pengusaha keukeuh dengan pendirian: dasar hukum PKB harus disesuaikan. Perundingan buntu. Akhirnya disepakati, masa berlaku PKB diperpanjang untuk enam bulan ke depan.

***

PKB merupakan hasil dari proses perundingan, konsultasi dan kesepakatan antara perwakilan buruh dengan pengusaha. Isinya menyangkut syarat-syarat kerja, kesehatan kerja, hak-kewajiban buruh dan pengusaha, tata cara penyelesaian masalah, pengupahan, tunjangan-tunjangan, perekrutan, pemutusan hubungan kerja, promosi, jam kerja, sanksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sumber hukum perundingan adalah peraturan perundangan tingkat nasional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, peraturan tingkat daerah, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah membaku.