MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

“Wadal” Energi Bersih dan Kota Ramah Lingkungan: Tinjauan Umum Industri Pertambangan Nikel (Bagian 2)

Perlombaan mewujudkan kota ramah lingkungan ditopang oleh jenis industri yang busuk dengan kondisi kerja yang buruk. Jenis industri yang menghancurkan alam, merampas hak buruh dan mengancam keselamatan hidup rakyat. [1]

Pemburu Sumber Daya Alam Murah

Kebijakan hilirisasi dimulai pada 2009. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba), Pemerintah Indonesia melarang perusahaan penambang mengekspor bahan mentah hasil tambang mineral dan batu bara. UU Minerba pun mewajibkan pengusaha tambang membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Bagi perusahaan asing wajib mendivestasikan sahamnya dengan pemerintah. UU Minerba pun mengubah basis usaha pertambangan dari kontrak karya ke perizinan.

Secara sederhana, hilirisasi atau pembangunan smelter nikel berarti mengolah nikel menjadi feronikel, nikel pig iron (NPI), nikel matte, dan sebagainya. Sebagai catatan, smelter-smelter tersebut bukan dioperasikan oleh perusahaan negara. Tapi negara menyediakan insentif, kawasan industri, peraturan perundangan yang ramah investasi, dan tax holiday bagi pemodal yang membuat smelter. Jadi keuntungan-keuntungan nilai tambah tersebut mengalir ke kantongnya para pemilik modal.

Dengan asumsi bahwa sektor tertentu tidak terlalu unggul dalam perdagangan dunia maka negara memberikan insentif. Insentif memang ditujukan agar investor bersedia menanamkan modalnya untuk menggerakan perekonomian nasional. Anehnya, Indonesia yang memiliki keunggulan sumber daya melebihi negara-negara lain justru memberikan insentif dan berbagai kemudahan. Aktor yang menikmati insentif dan kemudahan berusaha tersebut bukan badan usaha milik negara tetapi para pemodal.

Per teori, hilirisasi bukan hal baru dalam teori pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan modal asing dan dinamika pasar global. Program hilirisasi telah digalakan sejak rezim bengis Soeharto dan diulang direzim Jokowi. Perbedaannya hanya pada fokus sektor yang dikembangkan. Di zaman Soeharto, para pengusaha asing dan dalam negeri dibujuk agar mendirikan perusahaan manufaktur otomotif dan garmen. Di zaman Jokowi, sektor yang dikembangkan pertambangan. Dua-duanya sama-sama mengandalkan pasar internasional dan memberikan insentif agar investor bersedia menanamkan modalnya.

Dalam konteks persaingan sesama para pemodal, kebijakan larangan ekspor mendapat respons negatif dari para pengusaha tambang. Bagi sebagian pengusaha, keharusan membangun pabrik smelter membutuhkan modal yang besar dari pengadaan pabrik, mesin hingga perekrutan tenaga kerja. Bagi mereka, larangan ekspor bijih mentah dianggap akan mengurangi nilai keuntungan. Penolakan tersebut diwujudkan dengan berbagai cara, seperti melakukan lobi terhadap pejabat negara, menggugat peraturan yang melandasi larangan ekspor bijih tambang dan melakukan aksi sepihak.

Sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia) melalukan uji materi terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Baturbara ke MK (Mahkamah Konstitusi). Gugatan Apemindo ditolak oleh MK (Antara.com, 3 Desember 2014). 

Pengusaha lain berhasil melobi pemerintah agar diperbolehkan melakukan ekspor bahan mentah hasil penambangan (Bisnis.com, 26 September 2022).

Para pengusaha pun mengancam melakukan pemecatan terhadap buruh tambang (Republika.com, 24 Mei 2023). Per 2012, dengan alasan rugi PT Newmont mengumumkan rencana pengurangan lebih dari 22 persen buruhnya (Detik.com, 2 Oktober 2012). Pada 2018, dengan alasan mangkir, lebih dari 8000 PT Freeport Indonesia dipecat tanpa mendapatkan perlindungan haknya.  Di PT Smelting Gresik,[2] pabrik pemurnian konsentrat PT Freeport Indonesia, sebanyak 309 buruh dipecat ketika melakukan pemogokan menolak diskriminasi kenaikan upah. Manajemen menuduh buruh mangkir dari pekerjaan.

Lima tahun setelah UU Minerba 2009, larangan ekspor bahan mentah tambang tidak benar-benar dilaksanakan. Pada 2017, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor hasil tambang mentah. Artinya, kewajiban membuat smelter dalam negeri diperpanjang lagi.

Tidak hanya dalam negeri, kebijakan larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban membangun smelter, membuat negara-negara Uni Eropa berang. Negara-negara Uni Eropa, yang telah bertahun-tahun mengeruk bahan mentah pertambangan tanpa ada penantang, merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.[3] Mereka pun menuding bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut menguntungkan investor Tiongkok.