Pada malam yang gulita itu, seorang laki-laki diseret dengan kasar menuju tengah lapangan. Tangannya terikat. Lalu, seorang laki-laki berbadan tegap dengan wajah bengis, menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya. Sejurus kemudian, ia melemparkan obor yang menyala itu ke tubuh lelaki yang terkulai lemas di tengah lapangan; seluruh tubuhnya terbakar diiringi lengkingan panjang yang menyayat. Dengan angkuhnya, lelaki berwajah bengis itu berteriak sangat keras, ”Ini adalah peringatan bagi mereka yang mendatangi perserikatan.” Lelaki yang tubuhnya terbakar di tengah lapangan itu, adalah seorang petani karet yang ketahuan mengorganisasi dirinya dalam sebuah serikat petani; bagi mandor dan para tengkulak, upaya itu merupakan ancaman. Peristwa itu, merupakan pesan para tengkulak,Read More →

“Violence begets violence,” (Martin Luther King Jr, 1834, The Times, hal. 2) Kekerasan apapun, seksual, fisik, verbal ataupun kekerasan nonverbal merupakan topik yang berat untuk dibicarakan. Bagi yang sekadar mendengarkan pun akan berat, apalagi bagi yang mengalaminya. Tulisan ini lebih mirip omelan dan luapan kemarahan ketimbang disebut artikel ilmiah. Tulisan ini dirangkum dari berbagai potongan cerita penyintas kekerasan. Bukan hal yang mudah bagi penyintas kekerasan bentuk apapun untuk bisa meluapkan kemarahan. Terlebih lagi tidak bisa meluapkan kemarahan kepada si pelaku. Sekian banyak kasus kekerasan, dalam bentuk apapun, hanya ditelan dan disimpan sendiri. Pertanyaanya, “Mengapa demikian? Mengapa ‘korban’ tidak melaporkan kejadian kekerasan, atau mengambil tindakan dalamRead More →

Pada 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kebijakan tersebut untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara yang sebelumnya hanya diakses oleh beberapa golongan seperti PNS, POLRI, TNI dan pekerja formal. Serikat buruh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) berhasil memaksa pemerintah menjalankan amanat undang-undang tentang SJSN. Per 2011, UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana SJSN diselenggarakan oleh BPJS dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan. Per 1 januari 2014 BPJS Kesehatan beroperasi sebagai hasil transformasi dariRead More →

Laporan ini memberikan gambaran empiris mengenai spektrum kekerasan berbasis jender di pabrik-pabrik pemasok H&M, GAP dan Walmart di Asia. Lokasi penelitian dilakukan di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Tengah dan Jakarta Utara Indonesia; Bangalore, Gurgaon, dan Tiruppur, India; dan di Gapaha dan Vavnuniya, Srilangka. Metode penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 898 buruh perempuan di 142 pabrik, serangkaian diskusi terfokus, studi kasus dan pengamatan terlibat. Riset dilakukan selama Januari hingga Mei 2018. Pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender di tempat kerja merujuk pada pengertian yang telah disepakati secara umum, yaitu pada Rekomendasi Umum 19 yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Faktor-faktorRead More →

Data pemutusan hubungan kerja berikut ini dikumpulkan dari empat serikat buruh. Yaitu, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN) dan Forum Mogok Kerja Freeport Indonesia. Dari data yang terkumpul terlihat bahwa hingga Mei 2018 terdapat 36 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan 6.690 orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kasus-kasus PHK tersebar di 35 perusahaan yang merupakan basis atau anggota serikat buruh yang disebutkan di atas. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Dari data tersebut terlihat ragam alasan dan latar belakang PHK. Dari 36 kasus, hampir separuhnyaRead More →