PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas/KHPD), sebagai kovenan yang tidak dapat dipisahkan dari kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, pada 13 Desember 2006. Dari 146 negara, Indonesia adalah satu penandatangan CRPD. Pada 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang […]
“You pass the Law, We Start War” Pernyataan di atas mencerminkan ketegangan yang muncul ketika kebijakan pemerintah dianggap mengancam nilai-nilai dasar sebuah republik. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang dapat melemahkan supremasi sipil. Sebagai warga negara Indonesia, kita telah melewati banyak sejarah panjang untuk mencapai kemerdekaan dan berdiri […]
Selain Aliansi Gebrak, seruan aksi penolakan terhadap disahkannya Revisi Undang-Undang TNI juga datang dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) berikut pernyataan persnya: Gerakan Perempuan Menolak dan Mengecam PengesahanRevisi Undang-undang TNI Hari ini, 20 Maret 2025, DPR RI dan Pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan […]
Menyikapi keculasan dan ambisi pemerintah dan DPR RI dalam memaksakan revisi Undang-undang TNI, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyerukan aksi massa untuk menolak disahkannya RUU TNI pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2025. Beberapa argumen dan tututan penolakan GEBRAK terhadap RUU TNI […]