Memuat halaman...
Saran Pencarian
Kerja paksa atau forced labour adalah pelanggaran hak asasi yang berat. Kerja paksa memiliki kaitan erat dengan kondisi kerja yang buruk, tingginya angka kecelakaan, dan angka kematian di tempat kerja. Hal ini terjadi karena kerja paksa secara sistematis meniadakan hak, suara, dan keselamatan buruh. Sifat eksploitatif dan memaksa inilah yang menjadi akar dari praktik berbahaya […]
Kerja paksa atau forced labour adalah pelanggaran hak asasi yang berat. Kerja paksa memiliki kaitan erat dengan kondisi kerja yang buruk, tingginya angka kecelakaan, dan angka kematian di tempat kerja. Hal ini terjadi karena kerja paksa secara sistematis meniadakan hak, suara, dan keselamatan buruh. Sifat eksploitatif dan memaksa inilah yang menjadi akar dari praktik berbahaya […]
Aku buruhAku tak hina, tapi dihinakanAku buruhDiserang kehormatannya Aku buruh Aku berteriak, tapi tak ada yang mendengarAku buruhDilecehkan, diintimidasi, dan diperlakukan tak adil Aku buruh Tak punya kuasaSuaraku tak didengar Laporanku, keluhanku, protesku diabaikanCemoohan untukku jadi makanan sehari-hariku Wahai sang penguasaAku buruh yang tak henti bersuaraMasihkah kalian tak mendengar?Masihkah kalian tak melihat? Wahai sang penguasaAku buruh perempuankau anggap […]
Belakangan ini mulai banyak membahas mengenai keberadaan NGO, khususnya tentang hak-hak dari aktivisnya atau pekerjanya. Persoalan ketimpangan gaji, sampai hak-hak yang tidak dipenuhi sebagaimana kasus Cakra Wikara Indonesia (CWI) menjadi topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh para aktivis. Beberapa kasus pernah terjadi, semisal jika merujuk perselisihan kerja, dari LBH Yogyakarta sampai WALHI pernah dalam situasi […]
Aku adalah ibu rumah tangga, sekaligus perempuan yang bekerja dengan memburuh demi mempertahankan hidup. Namaku Sumiyanti. Saat ini, usiaku 39 tahun. Jika ditotalkan sekitar sepuluh tahun aku bekerja di pabrik garmen. Sebagai buruh biasa, awalnya aku tidak terlalu antusias untuk berserikat. Aku hanya paham, buruh harus rajin bekerja jangan sampai alfa dari pekerjaan. Dengan cara […]
Kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang menjadi pusat pengolahan nikel di Sulawesi Tengah, telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap 25 perusahaan tenannya hingga Februari 2025. Audit ini menghasilkan penilaian yang baik, bahkan dua tenan memperoleh skor yang layak diganjar bendera emas. Namun, di balik pelaksanaan audit dan pencapaian […]
Sekitar Pukul 21.00 malam saya sedang duduk di warung untuk sekedar makan nasi bungkus dan minum kopi. Tidak lama setelah saya menyeruput kopi satu tegukan, saya melihat seorang pria lengkap dengan baju dinas berwarna kuning dan ia duduk tepat di samping saya. Sambil mengangguk ke saya dan menunjuk kursi dengan jempolnya, saya langsung mengangguk dan […]
Pengesahan revisi RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berunding. Kebebasan berserikat dan berunding merupakan pilar utama kaum buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan. Meskipun dalam aksi-aksi massa penolakan UU TNI hanya sedikit serikat buruh yang terlibat. Tentu saja, semua orang mengetahui buruh dan serikat buruh sedang disibukkan dengan kasus-kasus pemecatan, yang […]
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas/KHPD), sebagai kovenan yang tidak dapat dipisahkan dari kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, pada 13 Desember 2006. Dari 146 negara, Indonesia adalah satu penandatangan CRPD. Pada 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang […]
“You pass the Law, We Start War” Pernyataan di atas mencerminkan ketegangan yang muncul ketika kebijakan pemerintah dianggap mengancam nilai-nilai dasar sebuah republik. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang dapat melemahkan supremasi sipil. Sebagai warga negara Indonesia, kita telah melewati banyak sejarah panjang untuk mencapai kemerdekaan dan berdiri […]
Selain Aliansi Gebrak, seruan aksi penolakan terhadap disahkannya Revisi Undang-Undang TNI juga datang dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) berikut pernyataan persnya: Gerakan Perempuan Menolak dan Mengecam PengesahanRevisi Undang-undang TNI Hari ini, 20 Maret 2025, DPR RI dan Pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan […]
Menyikapi keculasan dan ambisi pemerintah dan DPR RI dalam memaksakan revisi Undang-undang TNI, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyerukan aksi massa untuk menolak disahkannya RUU TNI pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2025. Beberapa argumen dan tututan penolakan GEBRAK terhadap RUU TNI […]
