MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Tag: upah minimum

Rezim Kerja (Eksploitatif) Merusak Keluarga

Minggu ketiga Juni 2023, saya berkesempatan mengikuti sebuah workshop daring (dalam jaringan) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh tiga lembaga profesi kesehatan. Workshop yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ‘hari keluarga nasional’ tersebut, bertema ‘Membangun Keluarga Tangguh Sejak Dini’. Tiga poin yang saya tangkap dari paparan ketiga narasumber dalam membangun ketahanan keluarga, pertama, pemenuhan gizi atau asupan […]

Buruh di Jerat Rentenir

Juli 2019, kita dikejutkan dengan berita: seorang buruh perempuan yang bekerja di pabrik garmen di Solo Jawa Tengah dipermalukan perusahaan pinjaman online, Incash. Yi, fotonya disebarkan di media sosial dengan dibubuhi tulisan: rela digilir seharga Rp 1.054.000 dan akan memberikan kepuasaan bagi pengguna jasanya. Cerita bermula ketika Yi meminjam uang Rp 1 juta dari Incash. […]

Relokasi Pabrik: Mengumpulkan kekayaan dengan mudah dan murah

Dua puluh tahun lalu, Tini melamar kerja melalui seorang kepala desa di Temanggung untuk bisa diberangkatkan ke Tangerang untuk bekerja di pabrik. Itulah pengalaman pertama kali dalam hidupnya. Di Tangerang, ia tinggal di sebuah rumah bersama beberapa buruh perempuan lain dari daerah yang kurang lebih sama. Setelah beberapa bulan, Tini keluar dari rumah itu dan mengontrak tempat tinggal sendiri.

Fakta di Balik Relokasi dan Ekspansi Pabrik Garmen

Relokasi dan ekspansi pabrik dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik merek atau pemberi order maupun perusahaan pemasok alias pembuat order. Para pemilik merek dapat memindahkan pesanan produksinya dari satu pemasok ke pemasok lain. Perusahaan-perusahaan pemegang merek, sebetulnya tidak memiliki basis produksi, dalam arti memiliki pabrik. Mereka hanya terlibat pada usaha riset dan desain, sementara proses manufakturnya […]

Relokasi: Memburu Air Melimpah, Tanah Murah dan Buruh Patuh

Pembangunan kawasan berikat berbasis eksport (export processing zone/EPZ) berlangsung selama kurun boom minyak (1976 – 1981). EPZ merupakan penanda utama peralihan kebijakan ekonomi di Indonesia. Peralihan strategi industri dari subtitusi impor menjadi berorientasi ekspor. Kawasan berikat menawarkan kemudahan berinvestasi seperti keringanan pajak, proses perizinan yang serba mudah dan cepat, serta ketersediaan jaringan infrastruktur yang baik […]

Ketika Pabrik Garmen, Tekstil dan Sepatu Relokasi

Relokasi dan ekspansi pabrik bukan kejadian baru di Indonesia. Pada 2002, PT Sony Electronics, memindahkan pabriknya dari Cikarang Bekasi ke Malaysia. Kemudian PT Satria Sejati Multi Industri memindahkan pabriknya dari Bandung Barat ke Kota Bandung, pada 2006. PT Honey Lady memindahkan pabriknya dari KBN Cakung ke Bawen Jawa Tengah, pada 2007. Pemindahan PT Sepatu Bata […]

Robotisasi, Generasi Buruh Kontrak dan Pencabutan ‘Order’ Nike dari Indonesia?

“Bertahun-tahun saya rela masuk kerja lebih awal. Jam 6 pagi sudah bekerja padahal masuknya jam 7 pagi,” kata N, perempuan 41 tahun. Sembilan belas tahun N bekerja di PT Kaho 2 Bekasi Jawa Barat. “Apa balasan dari perusahaan?!,” nada N meninggi. “Line saya mengerjakan Nike,” cerita N bahwa dirinya bekerja di bagian sewing. “Pernah membuat […]

20 Tahun Reformasi: Strategi Pemodal Menghadapi Kenaikan Upah Minimum

Tulisan ini akan mendiskusikan siasat-siasat pemilik modal merespons kebijakan upah minimum pasca-Soeharto, periode yang disebut Reformasi. Di masa Reformasi perwakilan serikat buruh dilibatkan untuk merumuskan peraturan perundangan dan merumuskan kebijakan pengupahan. Lima belas tahun lalu, kenaikan upah selalu diperhadapkan dengan pungutan liar dan infrastruktur yang buruk. Kini jalan tol diperluas, perizinan usaha dipermudah, tapi kenaikan […]

Kebijakan Pengupahan: Masalah dan Beberapa Pilihan

Kebijakan Pengupahan: Masalah dan Beberapa Pilihan

Meski ditentang oleh serikat buruh, pemerintah tetap saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, di Oktober 2015. Pemerintah berkeyakinan bahwa PP 78  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa peraturan tersebut dibahas selama dua belas tahun dengan melibatkan berbagai pihak. Peraturan yang mengatur sebelas […]